Dr. Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi mengatakan bahwa soal soal terbakarnya trafo PHR Blok Rokan harusnya diperjelas jangan samar. Pertamina yang kini mengelola harus transfaran jangan ditutuptupi.
“Bahwa fasilitas produksi PHR di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan yang dulu dikelola Chveron itu ya harusnya dibuka penyebabnya terbakarnya trafo PHR sehingga mati produksi dan akibatnya turun hasil produksi minyaknya,” jelas Fahmi kepada Redaksi, 12 Desemebr 2022.
Fahmy Radhi yang juga pengajar Universitas Gadjamada (UGM) ini melihat jika drop di PHR harus dibuka perbarelnya berapa saat ini.
“Juga intinya jika terbakarnya trafo PHR maka ini juga harus diperiksa apa human erorr atau trafo itu sudah tidak fungsi karena masih peninggalan Chveron lalu, tapi jika baru yang kelola PHR maka harus di audit dan Pertamina harus tanggung jawab, kenapa alat vital untuk prouski migaa bisa seperti itu, kan harusnya ikuti SOP yang jelas dengan standar internaional,” ungkap Fahmi.
PHR kata Fahmy bahwa memang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan di Provinsi Riau, jika maka telak produksi PHR adalah sumbernya membuat aliran listrik ke seluruh fasilitas produksi PHR di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan terganggu, drop produksi pastinya jelas, sebab kita juga paham PT CPI yang sudah habis kontrak lebih 30 tahun tidak kelola selain habis kontrak maka yang diserahkan blok migas itu ke NOC dalam hal ini kita Pertamina.
“Kasus trafo kebakaran itu bagian dari rangkaian kasus PHR maka jika anjlok produksi yang infonya 95 ribu barrel dari 165.000 barrel per hari menjadi hanya 70.000 barrel per hari, untuk silakan cek lagi jika benar ama harus diterima kenyataan memang cadangan di sana sudah tak banyak lagi. Kecuali ditemukan sumur baru tapi sampai kini belum ditemukan juga,” paparnya Fahmi.
Saat kami hubungi terkait kasus trafo kebakar di blok PHR, EVP Upstream Business PT PHR Feri Sri Wibowo sempat tak menjawab kontak kami namun malah melempar infomasi untuk menghubungi Vice President Corporate Affairs PT PHR, Rudi Arriffianto yang akhirnya Rudi menjawab standar dengan sebuah rilis yang tak menjelaskan soal produksi.
Meski Vice President Corporate Affairs PT PHR, Rudi Arriffianto tak menampik. Ia menjelaskan, sebagian wilayah kerja (WK) Rokan alami listrik padam sejak pukul 09.10 WIB akibat peristiwa itu. Trafo Pungut Substation terbakar, listrik WK Rokan padam. Namun api berhasil dikendalikan pada pukul 10.00 WIB, kata Rudi.
“Saat ini tim sedang dilakukan investigasi lebih lanjut dan PHR sedang mengupayakan restorasi untuk membangkitkan listrik agar secara bertahap menghidupkan beban dan fasilitas operasi. Beberapa gedung perkantoran sudah mendapat pasokan listrik kembali,” tukasnya.
Rudi bungkam alias tidak berani jawab ketika dikejar pertanyaan apakah produksi blok Rokan sudah normal lagi setelah katanya berhasil memulihkan 100% sumur sumur produksi. Kmeungkinan jawabab rudi nomran asla hanya trafo yang telah diperbaiki.
Tak hanya itu, kejadian yang dapat dikategorikan fatality itu pun dikabarkan baru bisa pulih kembali seperti sedia kala paling cepat dalam waktu lima hari pengerjaan. Kerugian akibat kehilangan produksi selama 5 hari diperkirakan Rp 1 triliun.
Sementara itu adanya kasus meninggalnya lima orang pekerja kontraktor PT Pertamina Hulu Rokan secara beruntun sebelumnya terjadi dan PHR nampaknya sedang kena musibah. Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, Kamis (7/12/2022) menegaskan perlu adanya sanksi pemecatan terhadap pejabat-pejabat bagian operasi di lapangan dengan peristiwa itu.
Menurut saya kalau ada serikat pekerjanya, itu bagus. Serikat pekerjanya harus segera bersuara dan juga melakukan tindakan-tindakan atau mengambil sikap yang cepat dengan segera melapor ke dinas tenaga kerja dan harus dikawal sampai ke pusatnya, kemudian minta dilakukan pemecatan terhadap pimpinan terkait lantaran lalai.
Kemudian perusahaan harus memperbaiki kondisi kerja. Kalau tidak diperbaiki, maka kejadian itu akan terulang lagi. Siapa pun pimpinananya kalau sistemnya begini akan terjadi begini terus-terusan,” ungkap Mirah.
Lebih lanjut Mirah mengatakan, yang paling bagus adalah terjadi perbaikan dari sisi kondisi kerja.
“Kemudian kalau tidak ada serikat pekerja, maka tugas dari Disnaker sebagai pihak negara untuk meminta kepada perusahaan untuk menyediakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh yang ada di sana,” ungkap Mirah lagi.
Namun hanya berselang hitungan hari sejak mencuatnya kabar lima pekerja kontraktor PT Pertamina Hulu Kerja (PHR) meninggal dunia di lingkungan kerja, dan termasuk klasifikasi kecelakaan kerja menurut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau (5/12/2022), Senin.
Fahmi menutup bahwa sebaiknya dievaluasi soal PHR ini jangan sampai mimp kepala SKK Migas yangmantan dirut Pertamina ingin 1 juta barel pruokduiny hanya mimpi. “Itulah angan-angan saja kalai akan hasilna 1 Bareel,” tutup Fahmi Radhi. (an)
