25.5 C
Bandung
Saturday, July 13, 2024

Buy now

Prof Dr Didik J Rachbini: Kepemimpinan Mendatang jangan Kelola Anggaran Secara Ugal-ugalan

Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan Anggaran APBN dewasa ini telah dikelola secara ugal-ugalan. Padahal anggaran adalah sesuatu hal yang amat penting dalam perekonomian nasional, dia juga cermin dari birokrasi dan politik kita. Dan APBN adalah gambaran dari ekonomi nasional yang sehat atau tidak. Sebagai rencana keuangan, kesehatan APBN juga akan menentukan kesehatan dari ekonomi.

Hal itu disampaikan dalam Evaluasi Akhir Tahun, Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum di Universitas Paramadina Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023

Aspek yang rapuh dari APBN salah satunya lanjut Didik, adalah utang yang menggunung dan terus diwariskan oleh pemerintahan sekarang. Dalam evaluasi ekonomi politik APBN menjadi fokus karena APBN adalah cermin kebijakanı, perilaku politik dan bandit-banditnya. APBN bisa dipakai secara legal tetapi curang untuk alat politik, Pilpres dan pileg dll.

“Presiden ke depan hendaknya jangan meniru pengelolaan anggaran seperti sekarang,” tandas Didik

Didik Rachbini menyebutkan sejak 2019 utang baru sejumlah 492,55 (penarikan utang dengan pengeluaran obligasi setiap tahun), beda dengan zaman Presiden SBY di mana penarikan utang/obligasi hanya 50 triliun tiap tahun. Utang digunakan untuk menutup defisit atau menambah anggaran yang dinamakan politik ekspansif dalam ekonomi.

Tapi kata Didik, di Indonesia menjadi politik korupsi karena digunakan secara ugal-ugalan dan dipakai macam-macam yang tidak jelas dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. Pada 2020 di masa covid 19, dalam satu tahun APBN membuat utang/menerbitkan obligasi sebesar 1686,22 triliun, justru pada saat covid tersebutlah politik bandit berjalan. Ternyata tidak semua dana. tersebut digunakan untuk anggaran, sebagian digunakan untuk membaya pokok utang. sehingga sampai kiamat Indonesia akan selalu mengambil utang di atas 1.000 triliun setiap tahun, atau bahkan lebih, jika tidak ada perubahan radikal.

Dia mengemukakan dalam bidang politik, paska reformasi sebenarnya praktik demokasi yang dijalankan dengan baik akan menjadi dasar fondasi bagi ekonomi uang baik. Namun, kemunduan demokrasi hampir satu dekade terakhir merupakan kendala bagi investasi yang akan masuk.

Demokrasi Indonesia bisa dikatakan telah masuk ke jurang karena:

a). Check and balances mati. Dua pertiga rakyat memberi jempol kepada pemimpin dan elit menarasikan pujian dan ikut memimpin. Termasuk Goenawan Muhammad yang telah membangun Kerajaan mitos tentang pemimpin orang baik. Ternyata, setelah pemimpin saat ini cenderung menjadi otoriter, GM kecewa berat sampai menangis.

b). Parlemen menjadi lemah dan kurang inisiatif untuk membangun demokrasi dan ikut memusatkan kekuasaan menjadi monolitik, satu pusat kekuasaan mengendalikan semua hal, sosial, politik, bisnis dll.

c). Parpol telah menjadi sarang oligarki, hampir semua tidak mempraktikkan demokrasi. Biang kemunduran demorkasi ada di partai politik, yang jelas harus diperbaiki ke depan.

d). Upaya perpanjangan 3 periode adalah teror terhadap demokrasi yang sudah mundur dan masuk jurang. Tetapi media dan tekanan publik menyelamatkannya. Ketua PDIP harus diberi respek karena ikut menghalau kekuasaan me metamorphose kan dirinya untuk menjadi otoriter

e). Rule of law rusak. Demokrasi dan rule of law adalah dua sisi dari mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Kini aturan main nyata telah diinjak-injak, dibelokkan, diplintir semaunya kekuasaan. Dan terjadi karena kekuasaan yang begitu kuat. Tidak ada check and balances.

Rektor Universitas Paramadina ini menilai letak dari kerapuhan pilar demokrasi yang masuk jurang saat ini karena: – Sistem demokrasi yang dasarnya ditopang oleh dua pilar yakni 1). Aturan main, konstitusi, hukum, rule of law dan 2) perilaku atau behaviour (pemimpin, masyarakat, publik, civil society, birokrasi).

Lanjutnya, dari dua dimensi kepemimpinan di lapangan yakni dimensi rill dan persepsi yang dibangun. dalam partai, leadership, pilpres, persaingan dll, publik awam dan trend umum lebih berperilaku memupuk persepsi menjadi fiksi-fiksi yang semakin tidak bepijak pada kenyataan rasional.

“Gabungan awam dan elit lalu terjerumus membangun fiksi-fiksi pemimpin dan lupa menjaga konstitusi, sehingga meski pemimpin melanggar konstitusi akan tetap disebut pemimpin baik dan dipilih. Check and balances lalu tidak menjadi penting hingga demokrasi mundur ke belakang,” pungkasnya. (Yoss/red)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles