Dr Memet Hakim
Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Memperhatikan berbagai pernyataan Prabowo sampai pada janji-janji kampanye nya, sampai sekarang tidak terdengar rencana kebijakan apa yang terkait dengan oligarki dan keberpihakan pada rakyat Pribumi.
Anies Baswedan walau bukan berlatar belakang militer, terbukti telah berani menolak reklamasi yang dilakukan oleh konglomerat pengembang.
Nah apakah Prabowo berani membatalkan PSN di IKN, BSD dan PIK? Beranikah mengusir kembali imigran Cina dan mencabut seluruh kebijakan yang memudahkan penduduk RRC pindah ke RI. Prabowo.
Sikap ini sangat penting diperlihatkan agar ada kejelasan dimana posisi Prabowo berada. Kalo mengingat 8 wajib TNI tentu Prabowo ada di pihak rakyat, kalo jadi politikus sejati tentu cukup bersama partai saja, jika sebagai pebisnis tentu akan bekerjasama dengan oligarki. Prabowo terlihat ingin merangkul semuanya, tentu saja sulit. Sikapnya ini terlihat masih abu2.
Program yg ada baru program populis, seperti 1.Tax Ratio ditingkatkan dari 10 % ke 23 %, 2. Pengangguran & Lapangan Pekerjaan sebanyak 19 juta, 3. Pertumbuhan ekonomi 6-7 % 4. Menurunkan angka Kemiskinan dari dan 5. Makan siang gratis.
*Program mendasar tentang pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat belum jelas*. *Itulah sebabnya walau disebut zaken kabinet, tapi Prabowo masih berpikir kabinet partai.* Artinya zaken kabinet hanya merupakan gagasan bukan keinginan untuk mewujudkannya.
Tentang *pemberantasan korupsi*, Prabowo juga tidak terlihat niat kuatnya, hal ini terlihat dari adanya keinginan mengakomodir personil kabinet dari partai2 tersandera kasus.
Copet dan maling yang merupakan pencuri harta pribadi seseorang, bisa dipukul, disiksa dan diancam hukuman penjara selama 3 bulan-12 tahun. Perampok atau pengambil harta benda seseorang tanpa persetujuannya melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam hukuman selama 9-20 tahun.
Sedang Koruptor yang mencuri uang milik rakyat dari APBN/ABBD oleh pejabat atau individu dengan status jabatan diancam dihukum penjara 1 tahun sampai hukuman mati.
*Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan tercela*. Korupsi sangat merusak, sekarang dianggap biasa saja, harus dihukum berat, apalagi jika koruptornya adalah para petugas itu sendiri.
Sebenarnya kejahatan korupsi jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan copet atau maling, korupsi umumnya dilakukan oleh pejabat, pengurus partai atau siapa saja yg terkait dengan proyek yang menggunakan yang rakyat atau perusahaan.
*Penegakan keadilan* juga tidak terdengar ada program khusus, padahal hal ini sangat penting. Jika saja Anies digunakan untk memberantas korupsi dan menegakan keadilan, rakyat akan percaya dan berhasil. Tapi meminta Anies untuk membantu Prabowo perlu keberanian besar dari Prabowo itu sendiri dan siap berperang lawan para penjahat ekonomi.
